PENEGAKAN HUKUM PELAKU BAKAR LAHAN PULANG PISAU

Tersangka pelaku pembakaran lahan di Pulang Pisau

Kabut asap semakin hari semakin tebal di berbagai kabupaten dan kota di kalimantan Tengah , berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah propinsi kalimantan tengah dan masing pemerintah kabupaten / kota.

Polres pulang Pisau telah melakukan upaya penindakan penegakan hukum dengan mengacu ketentuan perundang - undangan yang berlaku , penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan harus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak dan masyarakat itu sendiri , meskipun dengan segala keterbatasan Polres Pulang Pisau tetap berusaha melakukan tugas penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan , sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 Polres Pulang Pisau telah melakukan penyidikan sebanyak 14 Kasus dengan jumlah tersangka 14 Orang .

kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu hal penting yang harus di perbaiki , jalan pintas membuka lahan dengan cara membakar bukan lah satu alasan yang tepat , karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan tengah sangat besar , penyakit ISPA menjadi KLB di berbagai kota / kabupaten , arus transportasi terhambat ,   kegiatan pendidikan terhambat serta bebrbagai kegiatan ekonomi masyarakat lainnya menjadi terganggu.( Ibnu zAzg )

HARUS KAH KITA MENAMBAH DAFTAR PANJANG PELAKU PEMBAKARAN LAHAN

SADARLAH AKIBAT KEBAKARAN LAHAN

STOP BAKAR LAHAN

POLRES PULANG PISAU PENUHI TARGET TIPIDKOR TAHUN 2014

POLRES PULANG PISAU PRIORITASKAN  PENANGANAN KASUS TIPIKOR

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan ektra ordinary crime yang sudah menjalar dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan , kejahatan ini sudah sedemikian parah dan akut . Polri memberikan atensi khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi sampai dengan kepada tingkat kewilayahan , dimana setiap Polres dibebankan untuk melakukan penyelesaian perkara tipikor sebanyak 2 kasus.

Polres Pulang Pisau sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang terus konsisten turut andil dalam penanganan tipikor yang merupakan program prioritas Polri , dengan memberdayakan kemampuan personil serta sarana prasarana yang dimiliki , sejak tahun 2011 Polres Pulang pisau telah membentuk 1 unit Tipidkor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Pulang Pisau yang bersumber dari dana APBD dan dana APBN.Adapun hasil perhitungan kerugian negara hasil perhitungan BPKP atas kasus yang di sidik oleh Polres Pulang Pisau sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 berjumlah Rp 1.478.940.139 ,- 

DATA KASUS TIPIKOR POLRES PULANG PISAU

2011		2012		2013		2014
JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
3	1	2	2	1	3	2	2

Pada tahun 2013 Unit Tipidkor polres Pulang Pisau menerima penghargaan dari Kapolda Kalteng perihal penyelesaian perkara tipidkor melebihi target 2 kasus.Keberhasilan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres pulang pisau tidak terlepas dari peran serta masyarakat kabupaten Pulang Pisau dengan memberikan informasi dan data terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi di wilayah  Kabupaten Pulang Pisau .

Untuk tahun 2014 polres Pulang Pisau telah melimpahkan tersangka beserta barang bukti sebanyak 2 orang an. M. YUDI dan GISTIADI IMIL dalam perkara Pembuatan lanting fery Program Pembangunan Insfratruktur Perdesaan 2012 (PPIP 2012) di Desa Tangkahen Kec Banama Tingang Kab Pulang Pisau yang  merugikan negara sebesar Rp Rp 115.560.000

Ada 3 hal penting sebagai yang harus diperkuat sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana teori sistem hukum yaitu : 

1.  Subtansial : dimana dengan adanya peraturan perundang – undangan yang bagus sesuai dengan tujuan bangsa dengan penyusunan undang – undang yang mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan pemberantasan tipikor
2. Sruktural : Aparatur penegak hukum yang bersih , dalam penanganan  tipikor di dukung dengan aparatur yang bersih sehingga dalam penanganan tipikor dapat menjalankan tugas dengan jujur , bersih dan transparan . salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan para aparatur khususnya dalam penanganan tipikor , sehingga aparatur yang bertugas tidak akan tergoda dengan iming-iming yang diberikan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan kasus korupsi yang ditangani
3. Kultural : budaya di masyarakat yang membuat korupsi semakin menjamur harus di hilangkan sejak dini dengan menerapkan budaya anti korupsi , berbagai tindakan preemtif dapat dilaksanakan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran dari lingkungan terkecil sampai dengan lingkungan secara nasional

Untuk langkah ke depan Unit Tipidkor Polres Pulang Pisau akan terus berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya dengan dukungan dari semua pihak baik dari Institusi Polri maupun instistusi atau lembaga lain serta masyarakat .

( Ibnu zAzg )